Kasus Linda-Arga (Century) 2011: Menjalankan Tugas, Malah Terseret Hukum?!


“You cannot see the wood from the trees”

(Pepatah Inggris)

Ibu Arga dan Ibu Linda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Maret 2011 (http://hukumonline.com)

Apa boleh dikata ternyata hukum di negeri ini masih menyiratkan ‘kepicikan’ untuk diterapkan oleh para penegak hukum di Indonesia. Ibu Linda Wangsadinata (50) dan Ibu Arga Tirta Kirana (49) adalah dua orang bekas petinggi Bank Century yang divonis masing-masing 3 tahun penjara denda Rp 5 miliar di Pengadillan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Februari 2011 lalu.

Keduanya divonis terbukti melakukan tindak pidana perbankan terkait kredit PT Bank Century Tbk yang melanggar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Mengapa ‘picik’? Karena menurut Protuslanx seharusnya bekas kepala cabang Bank Century Senayan dan bekas Kepala Divisi Legal dan Corporate Bank Century tersebut tidak seharusnya terseret kasus hukum mengenai pelanggaran UU Perbankan karena mencairkan kredit ilegal pada 2007-2008 itu. Keduanya juga tidak terbukti telah menikmati hasil “tindak pidana” itu.

Jaksa menilai keduanya terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam mencairkan kredit untuk empat perusahaan sebesar Rp 360 miliar. Karenanya jaksa menjerat Linda dan Arga dengan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Perbankan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan subsider pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Perbankan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Namun, menurut hakim ketua Nirwana, Arga dan Linda tidak terbukti melanggar pasal 49 ayat 1 huruf a yang terdapat dalam dakwaan primer. Karenanya hakim berpendapat tuduhan jaksa bahwa keduanya melakukan pemalsuan surat tidak terbukti.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan tim JPU yang sebelumnya menuntut majelis hakim menghukum Arga dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Dalam dakwaan primer JPU mendakwa Arga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas putusan yang dinilai terlalu ringan itu, jaksa penuntut umum Teguh Suhendro pun langsung menyatakan banding dengan alasan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa (yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar) serta pasal yang dinyatakan terbukti oleh Mejelis Hakim hanya pasal subsider. Demikian pula dengan pihak kuasa hukum terdakwa Linda dan Arga mengajukan banding.

Ibu Linda dan Ibu Arga hanya menjalankan tugas sebagai bawahan dan semestinya mereka berada pada posisi ‘korban prosedur’ (jika bisa dikatakan demikian), bukan ‘pelaku’. Fokus Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya terhadap dua orang atasan yang memerintahkan “kredit komando” dari Robert Tantular (pemilik Bank Century) dan Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama Bank Century).

Vonis Robert Tantular dan Hermanus Muslim

Sementara, pada Mei 2010 lalu, Majelis Hakim MA memutus Robert Tantular terbukti melakukan pidana perbankan. Masa hukuman mantan Direktur Bank Century ini menjadi bertambah, yakni penjara selama 9 tahun dan denda Rp 100 miliar subsider kurungan 8 bulan. Padahal oleh PN Jakpus, Robert divonis 4 tahun penjara.

Demikian juga pada April 2010 lalu, Hermanus Muslim divonis oleh MA dengan penjara 6 tahun dan denda Rp 50 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hukuman ini lebih berat dari vonis yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat, yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 5 rupiah.

Asal Muasal

Kamis, 29 November 2007, meski jam kerja sudah lewat dari sejam, Ibu Linda masih sibuk mengontak bos-bosnya.

“Pak Djoko, saya tidak mengerti surat-surat berharga ini apa,” ujar Linda menelepon dari lantai dua gedung Sentral Senayan I, tempatnya berkantor.

Di ujung telepon di lantai 16 gedung yang sama, Kepala Divisi Treasury Djoko Hartanto Indra menjawab enteng kegusaran Linda. “Sudahlah, kamu tidak usah pusing, tanya saja ke Pak Robert. Ada tuh di kantornya.”

Orang yang dimaksudkan Djoko tak lain adalah Robert Tantular, pengendali Bank Century, yang juga masih punya hubungan keluarga dengannya. Linda pun bergegas menelepon Robert di ruangannya, lantai tiga.

“Pak, saya dengar ada kredit yang harus diproses oleh Cabang Senayan. Tapi saya enggak ngerti ini surat berharga apa. Data dan laporan keuangannya pun tidak ada. Jadi bagaimana saya bisa menganalisis dan tahu sumber pengembaliannya dari mana?”

Setali dengan Djoko, Robert pun menjawab enteng. “Enggak masa-lah. Itu kan hanya untuk menutup kewajiban repo di Treasury yang jatuh tempo.”

“Benar Pak,” Linda menimpali. “Tapi nanti pengembalian ke Cabang Senayan pakai apa?”

“Gampang… itu bisa diatur,” Robert menambahkan.

“Saya waktu itu cuma bisa garuk-garuk kepala,” kata Linda. Tapi, untuk menghilangkan pena-sarannya, ia lantas menelepon Hermanus. Ternyata jawabannya serupa. “Enggak masalah. Jaminannya juga ada,” kata Hermanus. Bahkan ia menyarankan, “Bikin saja formulir persetujuan kredit dengan tanggal mundur. Nanti saya yang bertanggung jawab.”

Merasa “aman”, Linda langsung memproses formulir kredit tersebut. Sesuai dengan arahan, tanggal formulir dibuat mundur. Setelah disetujui direksi, salinan formulir dikirim ke Arga Tirta Kirana. Kredit pun mengucur, hanya berselang sepekan kemudian.

Siapa nyana, “bom waktu” itu tak lama kemudian meledak, seiring dengan robohnya Century, yang diselamatkan pemerintah pada 21 November 2008. Dalam pemeriksaan, Linda mengaku telah menceritakan semuanya secara terbuka kepada semua pihak. Cerita ini pun terpapar dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa Supardi.

Di bawah ini Protuslanx mengutip sejumlah alibi yang bisa memperkuat bahwa persoalan hukum ini sebetulnya adalah kekeliruan para penegak hukum yang tidak bersandar pada nalar yang tidak komprehensif.

Alibi 1: Aspek Kewenangan

Dari segi kewenangan jabatan sesuai dengan aturan di Bank Century, jumlah uang yang bisa dikucurkan Ibu Linda jelas hanya untuk kredit di bawah Rp 500 juta. Padahal secara keseluruhan kredit ilegal yang dikucurkan pada 2007-2008 itu rata-rata di atas Rp 500 juta yakni PT Canting Mas Persada (Rp 82 miliar), PT Wibowo Wadah Rezeki (Rp 121 miliar), PT Accent Investment Indonesia (Rp 60 miliar), dan PT Signature Capital Indonesia (Rp 97 miliar), totalnya Rp 360 miliar. Dengan jumlah sebesar itu, berarti kewenangan Ibu Linda telah terlampaui alias direksi telah bertindak dalam hal ini.

Alibi 2: Dua memo internal

Ibu Linda memiliki memo (surat singkat) yang ditujukan kepada Hermanus, yang berisi keberatannya atas pengucuran kredit kepada PT Accent (9 April 2008) dan PT Signature (20 Oktober 2008). Dalam surat yang ditandatanganinya bersama Non, Kepala Bagian Account Officer itu, ia memaparkan sejumlah alasan mengenai jaminan yang tidak memadai, juga ketiadaan data dan laporan keuangan debitor.

Alibi 3: Keterangan saksi

Walaupun dibantah oleh Robert Tantular dan Hermanus, namun dalam persidangan sebelumnya pada Februari 2011 lalu, lebih dari 10 saksi karyawan Century menguatkan pernyataan Linda bahwa pengucuran kredit bersifat komando. Menurut Nofi, ia bersama Linda bahkan sudah menghadap langsung kepada Hermanus untuk menyampaikan keberatannya. Kepala Audit Independen Suzanna Chua pun menyatakan Linda dan Arga bekerja di bawah tekanan.

Semoga saja pada persidangan banding berikutnya, aspek-aspek yang penting untuk melihat persoalan secara keseluruhan, tidak sebatas pada tindakan “yang diduga melanggar hukum” semata. Ibu Linda dan Ibu Arga memang terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan langkah-langkah dalam memastikan ketaatan perbankan yang ada di pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Perbankan. Hukum memang harus ditegakkan.

Namun menilai persoalan secara komprehensif dengan pertimbangan alibi tersebut di atas akan menjadikan keputusan hukum menjadi tepat sasaran. Hal ini sangat penting karena jangan sampai orang-orang yang semestinya tidak bersalah menjadi “korban kepicikan aparat hukum”. Dalam hal ini Ibu Linda dan Ibu Arga berada dalam “rantai komando” sebagai bawahan yang harus menjalankan tugas sebagaimana diperintahkan atasan.

Sebagaimana pepatah Inggris yang Protuslanx cantumkan di atas, kita tidak dapat melihat hutan dari pepohonan saja karena pemahaman hanya terbatas pada satu objek saja, padahal ada banyak hal lain di dalamnya jika kita melihat secara luas.

Demikian pula dengan kasus hukum ini. Terlalu berfokus pada detail kasus menyebabkan hal yang semestinya penting (bahwa ada batas kewenangan, bukti memo penolakan, dan bukti saksi-saksi) menjadi terabaikan. Sekali lagi, penilaian ‘komprehensif‘ adalah kuncinya.

Kita berharap keadilan dan kebenaran yang seutuhnya bisa tercapai pada proses hukum berikutnya. Protuslanx mendoakan semoga Ibu Linda dan Ibu Arga tetap tabah dan dikuatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi persoalan ini.

Sumber:

http://www.tempointeraktif.com

http://www.mediaindonesia.com

http://www.bataviase.co.id

Tentang protuslanx

Protus-Lanx adalah sebuah alter-ego dari seorang manusia yang terus berusaha memperbaharui diri setiap hari. Temperamental, setia melaksanakan tugas, keras kepala, berpendirian teguh, tidak mudah mempercayai orang lain, dan cenderung serius.
Pos ini dipublikasikan di Atmosfer-Lanx dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s