Setelah Gayus Divonis, Masih Sistemik?


Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis Gayus H. P. Tambunan bersalah atas empat kasus suap dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta pada 19 Januari lalu.

Empat kasus suap yang terbukti menyalahi Undang-Undang No. 31/ 1999 itu adalah: korupsi Rp 570 juta saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT), suap kepada penyidik Bareskrim Polri melalui Haposan Hutagalung uang sebesar 760.000 dollar AS (Rp 6,8 miliar), uang suap 40.000 dollar AS (Rp 360 juta) ke Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim di PN Tangerang, dan keterangan palsu Gayus Tambunan terkait asal usul uang Rp 28 miliar yang diblokir penyidik. Dinilai terlalu ringan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun melakukan banding ke Mahkamah Agung. Kontroversi: Benarkah 7 Tahun Terlalu Ringan?

Gayus Tambunan masih harus berhadapan dengan hukum terkait pemalsuan dokumen paspor, kepemilikan uang sebesar Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar yang belum terbukti kuat pada pengadilan kemarin, penyuapan petugas Rumah Tahanan Brigade Mobil Polri, Kelapa Dua (Depok), masalah dokumen pajak terkait 44 perusahaan dari 151 perusahaan, dan sangkaan lain yang dapat muncul. Berarti pengadilan lagi?

Gayus Tambunan pada dasarnya memang bersalah walaupun selama ini muncul persepsi bahwa ia hanya menjadi korban dari mafia pajak dan mafia hukum. Gayus juga semestinya tidak perlu melakukan politisasi dengan menyalah-nyalahkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pernyataan-pernyataan terkait tekanan Satgas terhadap Milana istri Gayus, konfrontasi yang terkesan ‘dibuat-buat’ dengan Satgas, keterlibatan CIA dan lain-lain hanya menambah deretan persoalan hukum yang memusingkan publik dan aparat hukum. Satuan Tugas bentukan itu hanya menjalankan tugas.

Namun, itulah Gayus Tambunan. Pernyataanya pascavonis penjara kemarin malah seolah-olah telah disiapkan oleh Gayus untuk disampaikan kepada publik oleh karena selama ini persoalan itu tidak pernah disebut oleh Gayus sendiri. Namun, semoga saja tidak ada ‘kasus menutup kasus’ di kemudian hari. Tetapi yang diperlukan adalah penyelesaian secara hukum sesuai bukti-bukti yang ada.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus menuntaskan kasus-kasus yang terkait pihak-pihak yang terkait yang belum tersentuh hukum mulai dari jaksa Cirus Sinaga hingga aktor-utama korupsi (big fish).

Fokus kasus suap ini harus diurai satu persatu berdasarkan pada upaya pembuktian. Jaksa Penuntut Umum juga harus terus berjuang keras membuktikan bahwa kasus sederhana yang “diperumit” ini seharusnya bisa diselesaikan dengan pembuktian. Objektivitas penegakan hukum harus terus dipertahankan.

Sumber:

http://www.kompas.com

http://www.vivanews.com

Tentang protuslanx

Protus-Lanx adalah sebuah alter-ego dari seorang manusia yang terus berusaha memperbaharui diri setiap hari. Temperamental, setia melaksanakan tugas, keras kepala, berpendirian teguh, tidak mudah mempercayai orang lain, dan cenderung serius.
Pos ini dipublikasikan di Atmosfer-Lanx dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s